Serang, (BantenKita) – Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Banten Ir Agus M. Tauchid mengatakan pengurus baru Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) harus serius mengembangkan usaha anggotanya.
“Pemerintah Provinsi Banten berharap Perpadi yang akan dibentuk di Banten ini merupakan sebuah kemenangan untuk pelaku usaha penggilingan. Kenapa kemenangan? Karena bapak-bapak dan ibu yang hadir di sini adalah pelaku usaha yang konsisten. Sebab, untuk membangun pertanian hanya ada dua kekuatan, yaitu pelaku utama di hulu dan pelaku usaha di hilir,” kata,” kata Agus M.Tauchid pada Musda Perpadi di Serang, Banten, Kamis (3/6/2021).
Musda yang juga dihadiri Ketua Umum DPP Perpadi Ir Sutarto Alimoeso serta Sekjen DPP Perpadi Ir Burhanuddin dan Bendahara Umum Ir Paimin, Kepala Distanak Banten berharap pembentukan pengurus baru Perpadi Banten harus ada pembeda dengan Perpadi sebelumnya yang mungkin ada kekurangannya lantaran banyak sekali menumpuk lembaga independen.
Agus mengingatkan kepada peserta musda yang merupakan bagian dari pelaku utama di sektor pertanian, bahwa secara menyeluruh masih terdapat kekurangan secara bersama-sama untuk memanfaatkan dana pemerintah dalam pengembangan bisnis para pelaku usaha agar semakin besar. “Kalau pun ada tentu masih kecil,” katanya
“Dana pemerintah berupa kredit usaha rakyat yang terserap hanya lima persen. Kenapa demikian? Di Provinsi Banten ini sulit sekali mencari off-taker atau avalis yang mau terlibat. Berarti di Banten kekurangan pelaku usaha, padahal pelaku utamanya banyak sekali, namun tidak diimbangi aktivitas pelaku usaha yang mau terjun di sektor pertanian tanaman pangan,” kata Agus berseru dan menantang peserta Musda Perpadi seraya menambahkan “respons saya atas pembentukan Perpadi Provinsi Banten adalah sangat bangga, maka pengurus baru nantinya harus serius mengembangkan usaha Perpadi Provinsi Banten.”
Ia mengatakan Perpadi sebagai lembaga sosial bukanlah kebutuhan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten atau gubernur, melainkan kebutuhan masyarakat.
“Oleh karena itu kami akan ditumbuh-kembangkan secara bersama-sama, sehingga Pemprov Banten dan Dinas Pertanian Provinsi Banten yang menangani fungsi tanaman pangan berkewajiban mengawal mulai dari hulu sampai hilirnya,” kata Agus.
Agus juga mengingatkan Perpadi bahwa bila ada beban yang muncul maka bukanlah tugas dan fungsi dinas pertanian, tetapi bisa dinas lainnya.
Ia mencontohkan bila harga gabah atau beras turun yang selama ini selalu dikait-kaitkan dengan dinas pertanian, termasuk juga gabah tidak terserap pasar atau konsumen, padahal hal itu adalah tugas dinas perdagangan atau Kementerian perdagangan.
“Kalau produksi gabah turun barulah tugas kami, Dinas Pertanian Provinsi Banten atau lainnya bolehlah dikaitkan,” kata Agu.
Kita patut berbangga, kata Agus, pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Banten menyebutkan bahwa Banten masuk dalam sembilan terbesar provinsi penghasil beras secara nasional. Produk padi di Provinsi Banten masuk unggulan pangan nasional walaupun ada komoditas lainnya, seperti manggis, itik dan pisang yang juga bisa bersaing secara nasioal.
Lama Pasif Setelah Ini Harus Aktif
Ketua Umum DPP Perpadi Ir Sutarto Alimoeso mengungkapkan bahwa kepengurusan DPD Perpadi Provinsi Banten sudah lama ‘mandeg’ atau pasif. Dengan demikian, melalui Musda Perpadi dan pengukuhan pengurus DPD Perpadi Provinsi Banten harus segera aktif sebagai organisasi independen yang berpihak kepada rakyat dan pemerintah.
“Ya, bagaimana pun kita semua harus berpihak kepada rakyat dan negara atau pemerintah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpadi. Namun, hal itu tidak berarti Perpadi tidak mengkritisi pemerintah. Contohnya, begitu Menteri Perdagangan mengumumkan impor beras, DPP Perpadi mendiskusikannya dengan teman-teman di berbagai DPD Perpadi. Kemudian data atau laporan dari berbagai daerah dianalisis dan seterusnya didiskusikan dengan Menteri Perdagangan bahwa penggilingan padi milik Perpadi masih mempunyai banyak gabah. Akhirnya impor beras ditunda,” kata Sutarto.
Jadi, tambahnya melanjutkan, inti dari cerita di atas adalah bahwa Provinsi Banten mempunyai potensi luar biasa untuk menghasilkan gabah atau beras. Para petani di berbagai kabupaten punya simpanan gabah di ladang dan tidak ada yang mencuri karena semua orang punya padi. Inilah uniknya Provinsi Banten. Cuma datanya tidak ada. Data tidak keluar dari petani yang menyimpan gabah di ladang.
Untuk itu, tutur Sutarto Alimoeso, pihak DPP Perpadi mengupayakan supaya para pengusaha penggilingan mampu merevitalisasi mesin dengan cara mendapat keringanan dana kredit.
“Memang, sudah lama hal itu diperjuangkan, tetapi belum berhasil karena berbagai kondisi perbankan yang belum selaras dengan pertanian. Kalau revitalisasi penggilingan bisa dilakukan secepatnya tentu urusan perberasan bisa dikuasai oleh pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Ke depan Perpadi harus mengandalkan BUMD karena Perum Bulog tidak menyalurkan beras untuk keluarga miskin atau raskin lagi,” katanya.
Sutarto menambahkan bahwa setiap penggilingan padi di seluruh Indonesia perlu direvitalisasi, dan harus diperjuangkan.
“Saya berbicara kepada Menteri Perdagangan agar potensi penggilingan padi dalam negeri disayangi dan ditingkatkan. Para pengusaha penggilingan hanya perlu dana sebesar 2,5 miliar rupiah untuk merevitalisasi mesinnya, sehingga mutu beras yang dihasilkan bagus. Kemudian penggilingan perlu punya colour-shorter agar beras yang dihasilkan sesuai kebutuhan konsumen,” ujar Sutarto sembari menyebutkan bahwa DPP Perpadi akan terus memperjuangkan itu sampai bantuan diterima oleh pengusaha penggilingan. (Rid/Ril)