Serang, (BantenKita) – Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Serang mencapai 92 persen. Artinya, tingkat kesetaraan gender atau kaum perempuan dan laki-laki di Kabupaten Serang sudah bagus.
“Alhamdulillah di Kabupaten Serang kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Gender sudah mencapai 92 persen, artinya sudah bagus dan itu survei dari BPS,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang, Rachmat Maulana.
Hal itu disampaikan Rachmat Maulana usai membuka dan menjadi narasumber Lokakarya Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Serang Bagian ll bertemakan “Mendukung akuntabilitas tata kelola desa melalui penguatan partisipasi perempuan” di Aula Bappeda pada Kamis, 30 Desember 2021.
Atas capaian IPG tersebut, pihaknya akan terus berupaya mendorong bagaimana pelibatan perempuan di seluruh sektor. Seluruh sektor itu, kata Rachmat, yang lebih diutamakan yakni di pemerintahan, politik, dan pelayanan publik untuk berperan aktif sama dengan kaum laki-laki.
“Kabupaten Serang menunjukkan posisi itu menjadi posisi alhamdulillah sudah bagus, tinggal bagaimana kiprahnya perempuan. Kiprahnya terutama di level desa itu bisa berbuat lebih banyak, ini upaya kita mendorong kaum perempuan di tingkat desa menjadi isu yang kita dorong (pada diskusi tersebut),” ungkap Rachmat.
Diketahui, lokakarya digelar PD ‘Aisyiyah Kabupaten Serang bersama USAID MADANI untuk meningkatkan peran kolaborasi dan sinergi para pihak dalam tata kelola desa. Kegiatan ini juga akan menyepakati fokus isu, pendekatan, peran, dan kontribusi para pihak, serta merumuskan langkah-langkah konkrit untuk penguatan partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Serang.
Dalam sesi diskusi diisi oleh narasumber meliputi, Rachmat Maulana, Agus Salim, Ahli Anggaran Responsif Gender-Peneliti Senior Pattiro Banten, dan Moderator Asep Fathudin, Koordinator Presidium Simpul Madani Serang. Hadir juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik), Anas Dwi Satya Prasadya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rudi Suhartanto, dan perwakilan OPD terkait lainnya di Kabupaten Serang. Kemudian perwakilan OMS, akademisi, sektor swasta seperti ABM, Forum CSR, dan lainnya.
Field Coordinator MADANI Serang, Muslih Amin mengatakan, lokakarya mendiskusikan beberapa topik dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Serang, termasuk prioritas daerah dan rencana kerja yang terkait dengan isu Transparansi Tata Kelola Dana Desa (membangun Daerah dari pinggiran), melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat/Pemberdayaan Perempuan Desa (Mawar Desa) terutama kaitannya dengan kebijakan program dan anggaran Daerah (RPJMD/RKPD/KUA/RKA/Renja) dan para pihak di Pemda yang memiliki peran utama dalam progam di isu terkait.
“Peran dan kontribusi OMS pada isu transparansi tata kelola dana desa, melalui pemberdayaan perempuan desa (Mawar Desa) dan potensi kolaborasi dengan para pihak lainnya, untuk pencapaian tujuan di isu tematik ini,” ujarnya.
Muslih Amin berharap lokakarya dapat menjadi kesempatan kepada peserta untuk memberikan umpan balik terhadap pemaparan narasumber, dan strategi yang dapat dikolaborasikan dengan program MADANI tahun kedua dengan PemKab Serang. “Khususnya pada program peningkatan partisipasi perempuan dalam tata kelola desa,” terang Muslih.
USAID MADANI merupakan program yang diselenggarakan selama 5 tahun yang didukung oleh United States Agency for International Development (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat), dan dirancang untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mendorong keberagaman sosial di Indonesia.
Untuk mencapai hal ini, USAID MADANI akan bekerja erat dengan OMS untuk memperkuat kapasitas, efektivitas serta efisiensi kerja organisasi, meningkatkan legitimasi OMS di mata pemerintah daerah dan masyarakat, dan meningkatkan lingkungan yang memberdayakan bagi masyarakat sipil dan memobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung keberlanjutan OMS agar dapat membawa perubahan sosial yang sangat dibutuhkan.
USAID MADANI melakukan kegiatannya di 32 kabupaten/kota di Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. (Rid/Ril)