Tangerang(Bantenkita)- Persoalan tunjangan kinerja (Tukin) pegawai atau ASN Pemerintah Daerah Kota Tangerang belum terealisasi sampai saat ini tengah ramai dibincangkan oleh orang banyak dan di berbagai media.

Hal tersebut mendapat kritikan tajam oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul bahwa para penjabat yang diturunkan langsung ke wilayah Mendagri Pusat hanya bermodal title dan tak berkompetensi apapun dalam memimpin sebuah organisasi besar.

Pasalnya, keberadaan para penjabat sementara di beberapa wilayah Provinsi Banten ini. Sudah jelas terlihat hanya untuk sekedar menggugurkan rutinitas yang ada sampai terpilihnya kepala Daerah yang baru nanti.

“Yah, saya berpendapat dari dulu pesimis dengan kualitas para PJ dari Kemendagri yang di drop langsung dari pemerintah pusat. Diduga, para pejabat yang diterjunkan ke kota Tangerang dan kabupaten pun saya nilai tak berkompetensi untuk mengendalikan organisasi besar yang ada,” kata Adib saat dihubungi Bantenkita.com pada Selasa (26/03/2024) via telpon.

Karena, lanjut Adib, mulai dari berbagai daerah di Banten ini terlihat jelas. “Mulai dari PJ gubernur itu nyaris tidak ada prestasi, terkadang cuman terkadang hanya bikin gaduh saja. Baik di kabupaten, atau di kota tangerang pun itu sama,” ucapnya.

“Jadi saya pikir mohon maaf saja, menurut saya kompetensinya para pejabat yang dari atas itu tidak berkualitas,” kata Adib.

Yang kedua, lanjut Adib, pergantian posisi kepala daerah ini kan hal rutin dan sudah jelas kalau negara kita ini kaya dan ada uangnya. “Nah, bagaimana jiwa leadership? Karakter building yang mereka bawa? Apalagi, mereka itu dari kementerian dalam Negari pusat langsung. Otomatis, kompetensi dia dalam mengorganisir sebuah Pemkot Tangerang ini berati tidak ada, padahal ini kan rutin,” ungkapnya.

“Jadi saya yakin bahwa pejabat dari pusat itu hanya bertitel saja, sedangkan jika di lihat dari kompetensi dengan pejabat lokal di wilayah itu jauh sekali perbandingannya. Mereka (para Penjabat) itu jarang memimpin sebuah organisasi besar. Tapi, karena punya kekuasan dari atas yang ngedrop mereka saja,” tambahnya.

Ketiga, para PJ dari pusat ini terbuai untuk menikmati sebuah kekuasaan di daerah seperti kota Tangerang yang menjadi penunjang ibu kota Jakarta. Mungkin ketika dia baru dateng itu kaget, dan bingung harus mau ngapain.

” Nah ini kan hanya rutinitas, alih alih untuk mereka dikirim dengan dalih normatif. Klise yang dulu target pak Jokowi untuk menekan inflasi, kebutuhan pokok, pengangguran, akses kesehatan itu kan layanan kehidupan saja. Menurut saya kemarin itu mendingan gak usah ada Penjabat sementara. Tetapi, dengan sekda juga sudah pasti beres,” kata Adib (Sam)