Posko Pengaduan PPDB 2025 PWI Kota Tangerang ditutup resmi hari Senin 14 juli 2025. Ketua PWI, Andre Sumanegara, berterima kasih pada warga yang aktif menyuarakan keluhan terkait PPDB SD, SMP, SMA, dan SMK Kota Tangerang.

Terdapat 692 laporan masuk, 323 untuk SMP dan 369 untuk SMA/SMK. Rekomendasi PWI termasuk sosialisasi teknis PPDB, transparansi, verifikasi jalur afirmasi, dan prestasi non-akademik.

“Hasil dari posko tersebut pun kemudian kami laporkan kepada pihak terkait dalam hal ini kepada Walikota Tangerang dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai bahan masukan untuk perbaikan SPMB di tahun mendatang,” ujarnya.

Saat bertemu di ruang kerjanya,  Wali Kota Tangerang, Sachrudin menegaskan bahwa tidak ada persoalan yang bisa dianggap remeh karena masalah besar seringkali berawal dari hal kecil yang dibiarkan. Ia mengibaratkan persoalan kecil seperti puntung rokok yang bisa padam dengan segelas air, namun jika dibiarkan bisa menimbulkan kebakaran besar.

“Jadi sekecil apapun ini saya akan jadikan bahan evaluasi. Masalah itu biasanya kecil dulu, enggak ada yang langsung besar, kecuali gempa bumi. Kalau kita biarkan masalah, seperti api dalam sekam. Akhirnya membesar, dan ketika itu terjadi, semua kebingungan. Maka jangan pernah menyepelekan masalah,” ujarnya, Selasa, 15 juli 2025.

Sachrudin juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kolaborasi dengan media, sebagai bagian dari strategi pentahelix. “Kita butuh informasi. Rumah saya 24 jam terbuka. Dengan keterbukaan itu, masyarakat bisa menyampaikan apapun, baik itu masalah pribadi, keluarga, atau sosial,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, menyatakan bahwa keberadaan Posko Pengaduan SPMB menjadi bagian penting dari evaluasi kinerja pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan. “Kami sangat terbantu dengan adanya posko pengaduan ini. Ini akan jadi bahan evaluasi untuk kami agar ke depan bisa lebih maksimal lagi dalam menangani keluhan masyarakat, terutama terkait jalur afirmasi, domisili, maupun prestasi,” kata Jamaluddin.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah siswa jenjang SD di Kota Tangerang cenderung menurun, kemungkinan karena keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Namun, banyak siswa dari luar kota yang ingin masuk ke Kota Tangerang, meskipun kuota jalur luar kota hanya 5 persen. “Kita sudah cukup bijak memberikan 5 persen. Jakarta saja tidak memberikan kuota untuk kita,” ujarnya.

Untuk jenjang SMP, Jamaluddin menyebut daya tampung sekolah negeri masih belum mencukupi. “SMP negeri kita baru 34 sekolah, sementara yang lulus dari SD mencapai lebih dari 30 ribu. Daya tampung SMP negeri hanya sekitar 11.600, jadi sekitar 20 ribu siswa ke swasta,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan alternatif melalui sekolah swasta gratis. Bahkan, anggaran untuk siswa di sekolah gratis ditambah dalam anggaran tahun 2025. “Pak Wali menambahkan 2.000 siswa dan di tahun 2026 akan ditambah lagi Rp200 ribu per siswa, menjadi Rp2,2 juta per tahun,” jelasnya.

Saat ini tercatat ada sekitar 18 ribu siswa yang menikmati program sekolah gratis tersebut. Pemerintah juga terus mengevaluasi sekolah-sekolah swasta penerima program agar tidak memungut biaya tambahan. “Beberapa sekolah yang tidak memenuhi syarat, kita coret. Kita dorong agar program ini benar-benar gratis,” pungkas Jamaluddin.