Sebuah video singkat tentang bocah Papua yang bermain di pinggir hutan hujan tropis tiba-tiba menampar kesadaran kita. Di saat para elite sibuk berbicara pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, seorang anak justru menunjukkan kebijaksanaan ekologis yang sering hilang dari ruang-ruang kekuasaan. Tanpa teori, tanpa jargon, bocah itu mengajarkan satu hal mendasar: alam bukan untuk dirusak, melainkan dijaga.
Momen itu sederhana namun menggugah. Ketika ada yang mengajaknya memasang perangkap untuk menangkap anak burung, ia menolak tegas. Alasannya bukan karena takut sanksi atau aturan, melainkan karena empati. Menangkap anak burung berarti memisahkannya dari induk, berarti menyakiti kehidupan. Kalimat polos ini terasa jauh lebih bermakna dibanding deretan pidato tentang pembangunan berkelanjutan yang kerap hampa praktik.
Sikap bocah Papua tersebut mencerminkan ecocentrisme—cara pandang yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan penguasa tunggalnya. Hutan baginya bukan sekadar lahan, bukan pula komoditas, tetapi rumah bersama bagi manusia, burung, pohon, dan seluruh makhluk hidup. Kesadaran ini tumbuh bukan dari kurikulum formal, melainkan dari kehidupan yang menyatu dengan alam.
Ironisnya, kebijaksanaan semacam ini justru sering absen dalam praktik pembangunan modern. Selama puluhan tahun, hutan hujan tropis Indonesia di Sumatera dan Kalimantan telah dikoyak oleh ekspansi perkebunan besar dan industri ekstraktif. Kini, ancaman serupa membayangi Tanah Papua. Atas nama food estate, tambang, dan investasi, kawasan hutan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia terancam dibuka secara masif.
Dampaknya nyata dan berulang. Banjir bandang, longsor, krisis air, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, hingga punahnya flora dan fauna menjadi harga mahal yang harus dibayar. Namun, keuntungan ekonomi justru terkonsentrasi pada segelintir elite dan oligarki. Ketidakadilan sosial dan kerusakan ekologis berjalan beriringan, sementara rakyat kecil menanggung risikonya.
Dari sudut pandang sosial-keagamaan, situasi ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan kegagalan moral. Manusia diamanahi sebagai khalifah di bumi, bukan sebagai perusak. Ketika alam diperlakukan semata sebagai sumber “cuan”, nilai amanah, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup terpinggirkan. Agama mengajarkan keseimbangan dan larangan berbuat kerusakan, tetapi pesan itu sering kalah oleh logika keuntungan jangka pendek.
Bocah Papua itu, dengan kepolosannya, seakan menegur kita semua. Ia menunjukkan bahwa empati terhadap seekor burung kecil adalah fondasi dari keberlanjutan hidup. Jika seorang anak mampu memahami bahwa merusak satu bagian alam akan melukai keseluruhan ekosistem, mengapa para pengambil kebijakan justru kerap menutup mata terhadap dampak kerusakan yang jauh lebih besar?
Bangsa ini tidak kekurangan konsep atau rencana pembangunan. Yang kita kekurangan adalah keberanian moral untuk menempatkan alam dan manusia di atas kepentingan sempit. Tanpa perubahan cara pandang, pembangunan hanya akan menjadi mesin perusak yang meninggalkan bencana ekologis dan konflik sosial bagi generasi berikutnya.
Pesan moralnya keras namun jujur: ketika anak-anak lebih peduli pada alam daripada orang dewasa, ada yang salah dalam cara kita membangun negeri ini. Bocah Papua itu mengingatkan bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa luas hutan dibuka atau seberapa besar investasi masuk, tetapi oleh keberanian kita menjaga alam sebagai amanah Ilahi. Jika kebijaksanaan anak kecil saja diabaikan, jangan heran bila bencana alam terus menjadi berita utama.
Penulis: Joko Sutopo adalah pemerhati lingkungan dan sosial-keagamaan