Serang, (Banten Kita) – “Kita cukup terbuka dan demokratis membahas berbagai persoalan yang memerlukan sinergitas antara eksekutif dengan legislatif. Fokusnya bicara tentang persoalan corona yang tren di Banten semakin meningkat,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).
Rapat yang digelar di bawah sinar matahari itu diikuti Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, Ketua DPRD Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji H.
“Saya juga membutuhkan dukungan DPRD dan stakeholder lainnya. Karena ini bukan hanya persoalan kita, tapi persoalan bersama” ungkap Gubernur WH usai melakukan Rapat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Banten di Rumah Dinas Gubernur Banten, Jl Ahmad Yani Nomor 158 Kota Serang, Rabu (1/4/2020).
Gubernur menjelaskan, dalam rapat itu DPRD Provinsi Banten menyoroti sejauhmana peran RSUD Banten sebagai rumah sakit pusat rujukan Covid-19, serta mengingatkan bahwa hadirnya RSUD Banten yang dibiayai oleh anggaran Pemprov Banten harus memberikan manfaat bagi rakyat Banten.
“Hal itu sesuai dengan keingainan dan itikad saya sendiri. Kita sepakat di sini bahwa diperlukan rumah sakit rujukan bagi masyarakat Banten mengingat rumah sakit di Jakarta sudah tidak bisa manampung lagi,” katanya menjelaskan.
Kedua, lanjutnya, DPRD Banten juga menyoroti perkembangan orang dalam pemantauan (ODP) dan meminta penjelasan mengenai berapa banyak orang yang positif dan berapa banyak yang mampu dirawat dan seterusnya.
“Ini juga misi saya dari awal bahwa rumah sakit rujukan itu untuk memberikan kebahagiaan dan layanan. DPRD Banten juga memberikan dukungan pergeseran anggaran. Terima kasih kemarin sudah memberikan dukungan untuk aktivitas rumah sakit rujukan juga dukungan dewan,” tegas Gubernur WH.
Pimpinan DPRD Banten, lanjutnya, juga mengkritisi sejauhmana peran dari kabupaten/kota dan menanyakan permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota dalam menangani Covid-19. Diakuinya, hal ini positif baginya sebagai Gubernur Banten. Sehingga kedepannya koordinasi dan sinkronisasi harus terus dilanjutkan.
“Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan langkah-langkah Gubernur terhadap kabupaten/kota akan kita lakukan dan tetap mendorong. Tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi, tapi juga sejatinya tanggung jawab kabupaten/kota,” ungkap Gubernur WH. (Rid/Ril)