Pandeglang, (Banten Kita) – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan mengatakan Kabupaten Pandeglang termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Banten dengan pengelolaan bansos yang cukup baik.
Indikatornya terlihat dari sedikit jumlah pengaduan masyarakat perihal bantuan sosial di bandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten, dimana dalam menghadapi masa pandemi covid-19 ini penyaluran bansos menjadi hal yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman, kata Dedy Irsan pada pertemuan dengan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban terkait pelayanan publik di ruang kerja Wakil Bupati, Kamis (9/7/2020).
Terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Provinsi Banten, Ombudsman mendapatkan berbagai laporan atau pengaduan dari masyarakat.
“ada sekitar 200 jumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman Banten, Kabupaten Pandeglang sendiri hanya ada 7 pengaduan, artinya dengan sedikitnya pengaduan dari masyarakat, berarti pelayanan sudah baik. Kami berharap dengan sedikitnya jumlah pengaduan ini harus berbanding lurus dengan pelayanan yang di berikan, ” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban sangat mengapresiasi penilaian Ombudsman Banten, yang berarti kinerja Pemerintah Daerah bidang sosial cukup optimal.
“Minimnya pengaduan masyarakat tentang bansos ini kita sangat bersyukur, akan tetapi kita tetap introspeksi dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan kita, agar kedepannya lebih baik lagi,” kata Tanto.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan penilaian ombudsman tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan dinsos dengan membuka posko pengaduan publik dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.
“sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat dan juga sebagai upaya antisipasi kemungkinan adanya permasalahan yang timbul, dengan adanya posko pengaduan publik ini, tentunya kita bisa mengetahui terkait permasalahan yang ada dan segera bisa menindaklanjuti,” ucapnya.
Ia menambahkan terkait masih adanya permasalahan dalam penyaluran bansos saat ini, pihaknya sedang dan terus melakukan musyawarah dengan pihak desa untuk mencocokan data penerima bansos.
“setelah kita mengecek data tersebut dengan pihak desa kami menemukan penerima bantuan yang tidak sesuai, seperti penerima bansos orangnya sudah meninggal, pindah domisili, sudah sejahtera dan lain sebagainya. Ini yang menjadi konsentrasi kami, agar bantuan sosial ini betul-betul tepat sasaran dan transparan”, tutupnya. (Rid/Ril)