SERANG, BantenKita.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Banten menggelar gerakan tanam jagung di lahan seluas 32 hektare di Kampung Perumnas Ciracas, Kota Serang, Banten.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Transformasi Desa Binaan Imigrasi, yang bertujuan mendukung swasembada pangan sekaligus mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kepala Kanwil Imigrasi Banten, Felucia Sengky Ratna, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama unsur Forkopimda Banten dan Dinas Pertanian. Ia menjelaskan bahwa program tanam jagung ini merupakan bentuk sinergi antara Imigrasi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Melalui gerakan tanam jagung ini, kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan desa. Sebab, jika ekonomi desa tumbuh, maka upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang juga akan lebih optimal,” ujar Felucia, Rabu (29/10).
Sebanyak 18 kelompok tani binaan Imigrasi menerima bantuan berupa bibit jagung dan pupuk untuk ditanam di lahan seluas 32 hektare tersebut.
Felucia menambahkan, Imigrasi Banten juga berencana menanam komoditas lain seperti cabai, dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Polda Banten, dan Dinas Pertanian.
Program ini ke depan akan diperluas ke sejumlah wilayah lain, termasuk Kabupaten Serang, Cilegon, dan Tangerang.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Serang, Soni August, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tanam kedua, setelah sebelumnya dilakukan di lahan seluas 12 hektare.
Kini, lahan 32 hektare tersebut dikelola dengan pola desa binaan oleh kelompok tani yang mendapatkan pendampingan dari Polri.
“Sebanyak 18 kelompok tani mengelola masing-masing satu hingga dua petani per hektare. Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani desa,” ujar Soni.
Program tanam jagung binaan Imigrasi Banten ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi antarlembaga dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat upaya pencegahan TPPO melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.