Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menegaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan tax amnesty. Menurut Suryo, dalam tax amnesty pada 2016, pemerintah belum memiliki data dan informasi terkait WP yang belum patuh membayar pajak. “Jadi ada program yang…
Cirebon, (BantenKita) – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-41 yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas guna menjaga ketahanan pangan nasional. “Kementerian Pertanian mengupayakan tiada hari tanpa panen dan tanam di berbagai titik di Indonesia. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, hal ini merupakan…
Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah menetapkan hasil penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI020 sebesar Rp15 triliun dengan jumlah masyarakat yang tercatat berinvestasi pada instrumen ini mencapai 30.053 investor. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam pernyataan di Jakarta, Senin, memastikan hasil dari penjualan ORI020 akan dimanfaatkan untuk memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2021, termasuk penanggulangan…
Tangerang, (BantenKita) – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten / BEKS) mendukung penuh penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 sepanjang Oktober ini dengan menghadirkan ATM bagi masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen Bank Banten untuk mendukung pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan yang ditargetkan pemerintah. Adapun ATM Bank…
Serang, (BantenKita) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S. Uno mengapresiasi Bank Indonesia (BI) Banten yang telah menyelenggarakan kegiatan Karya Kreatif Banten (KKB) sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional. “Akibat pandemi, 34 juta orang yang bekerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif turut terdampak,” kata Sandiaga saat membuka Interactive TalkShow mengenai Akses Pembiayaan…
Serang, (BantenKita) – Menindaklanjuti pembentukan TP2DD untuk seluruh pemerintah di Provinsi Banten pada bulan Juni 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten bersama dengan pemerintah daerah se-Provinsi Banten melakukan penyusunan quick wins dan roadmap ETP untuk masing- masing pemerintah daerah. Dalam rangka finalisasi quick WiF1S 2021-2022 dan roadmap ETP 2021- 2025 tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi…
Jakarta, (BantenKita) – Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021 dari perkiraan 5,8 persen menjadi 5,7 persen karena pemulihan ekonomi dunia yang berlanjut namun lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. “Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS), China, dan Jepang lebih rendah dari perkiraan sejalan dampak kenaikan kasus varian Delta COVID-19, serta gangguan rantai pasokan dan…
Jakarta, (BantenKita) – Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Oktober 2021 Cakupan Triwulanan pada 18-19 September 2021. “Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya…
Tangerang, (BantenKita) – Upaya PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten / BEKS) untuk mendapat suntikan dana melalui proses rights issue atau penawaran umum terbatas (PUT) VII mendapatkan dukungan langsung dari Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim. Dukungan tersebut ditunjukkan Wahidin Halim dengan mengunjungi Direksi/Komisaris Bank Banten di hari perdana pelaksanaan PUT VII BEKS Kamis…
Serang, (BantenKita) – Kabar gembira bagi petani di Provinsi Banten bahwa harga pertanian membaik yang ditunjukkan dari Nilai Tukar Pertanian (NTP) pada September 2021 yang meningkat 1,10 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dari 96,65 pada Agustus menjadi 97,71. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banten yang diterima bantenkita.com, Sabtu, menyebutkan bahwa Indeks Harga yang Diterima Petani…
Jakarta, (BantenKita) – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah ketentuan sanksi administrasi dan kuasa wajib pajak. “Sanksi administratif berupa kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan diturunkan,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu. Menurutnya,…
Jakarta, (BantenKita) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan tujuan utama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP). “Saya ingin menekankan ini, sekali lagi, target dari Program Pengungkapan Sukarela adalah pengungkapan sukarela wajib pajak kita,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam acara International Tax Conference…