November 3, 2025

DJP

Pemerintah Sebut Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp42,53 Triliun Sampai 30 September 2025

Ridwan Chaidir04 mins

Jakarta, (BantenKita) – Hingga 30 September 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp42,53 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp32,94 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,71 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,1 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan…

Rp18,47 Triliun Penerimaan Negara Dihasilkan Berkat Kolaborasi DJP, PPATK dan BPKP

Ridwan Chaidir03 mins

Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto; Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana; serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan disaksikan…

DJP Dan BKPM Jalin Kerja Sama Dorong Investasi, Kepatuhan Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi

Ridwan Chaidir03 mins

Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, bersama Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penandatanganan dilakukan di Gedung Chakti KPDJP, Rabu (1/10/2025). PKS ini merupakan bagian dari pengembangan Coretax DJP yang mengintegrasikan data…

Kerjasama DJP Dengan Ditjen AHU Hasilkan Rp896 Miliar Untuk Kas Negara

Ridwan Chaidir04 mins

Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, bersama dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Cakti KPDJP, pada Kamis, 11 September2025. Latar…

Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto

Ridwan Chaidir04 mins

Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pajak atas transaksi aset kripto, yakni PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK-50/2025), PMK Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar…

Penggunaan NIK Untuk Layanan Pajak Disepakati DJP dan Ditjen Dukcapil

Ridwan Chaidir03 mins

Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan BimoWijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Cakti KPDJP, pada Selasa,…

Perkembangan Informasi Terkini Coretax DJP per 23 April 2025

Admin Redaksi010 mins

Jakarta, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan pembaruan sistem informasi sehubungan dengan implementasi aplikasi administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP), sampai 20 April sebagai berikut, a. LoginProses login menunjukkan performa yang sangat stabil. Latensi rata-rata berada di bawah 0,1 detik (kurang dari 100 milidetik), dengan performa terbaik tercatat sebesar 0,084 detik (8,4 milidetik)…

Waspada Penipuan yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Admin Redaksi03 mins

Serang, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan semakin maraknya penipuan yang mengatasnamakan DJP. Modus tersebut merupakan sebuah konten yang menyerupai konten resmi DJP tetapi berisi tautan (link) palsu. Modus-modus penipuanlainnya, antara lain : a. instruksi untuk mengunduh (download) aplikasi M-Pajak atau Coretax DJP palsu;b. instruksi untuk membuka file .APK mengenai Surat Ketetapan Pajak;c. instruksi…

Penerimaan Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Sampai 28 Rebruari 2025 Mencapai Rp33,73 Triliun

Admin Redaksi05 mins

Jakarta, (BantenKita) – Hingga 28 Februari 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp33,73 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp26,18 triliun, pajak kripto sebesar Rp1,39 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp3,23 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas…

Pemerintah Berikan Insentif PPN Untuk Tiket Pesawat Kelas Ekonomi

Admin Redaksi04 mins

Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 (PMK-18/2025). PMK-18/2025 tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2025 dan berlaku pada tanggal 1 Maret 2025. Latar belakang penerbitan PMK-18/2025 ini…

DJP Hapus Sanksi Administratif Sehubungan Dengan Implementasi Coretax DJP

Ridwan Chaidir06 mins

Jakarta, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghapus sanksi administratif sehubungan dengan implementasi Coretax DJP, sekaligus memberikan kepastian hukum terkait implementasi Coretax DJP. Dalam keterangan tertulis yang diterima bantenkita.com, Jumat (28/2/2025), menyampaikan bahwa DJP menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran…