Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pajak atas transaksi aset kripto, yakni PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK-50/2025), PMK Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar…
Ilustrasi Beberapa emas yang diperjualbelikan di pasar
Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan BimoWijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Cakti KPDJP, pada Selasa,…
Jakarta, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan pembaruan sistem informasi sehubungan dengan implementasi aplikasi administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP), sampai 20 April sebagai berikut, a. LoginProses login menunjukkan performa yang sangat stabil. Latensi rata-rata berada di bawah 0,1 detik (kurang dari 100 milidetik), dengan performa terbaik tercatat sebesar 0,084 detik (8,4 milidetik)…
Serang, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan semakin maraknya penipuan yang mengatasnamakan DJP. Modus tersebut merupakan sebuah konten yang menyerupai konten resmi DJP tetapi berisi tautan (link) palsu. Modus-modus penipuanlainnya, antara lain : a. instruksi untuk mengunduh (download) aplikasi M-Pajak atau Coretax DJP palsu;b. instruksi untuk membuka file .APK mengenai Surat Ketetapan Pajak;c. instruksi…
Jakarta, (BantenKita) – Hingga 28 Februari 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp33,73 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp26,18 triliun, pajak kripto sebesar Rp1,39 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp3,23 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas…
Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 (PMK-18/2025). PMK-18/2025 tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2025 dan berlaku pada tanggal 1 Maret 2025. Latar belakang penerbitan PMK-18/2025 ini…
Jakarta, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghapus sanksi administratif sehubungan dengan implementasi Coretax DJP, sekaligus memberikan kepastian hukum terkait implementasi Coretax DJP. Dalam keterangan tertulis yang diterima bantenkita.com, Jumat (28/2/2025), menyampaikan bahwa DJP menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran…
Jakarta, (BantenKita) 22 Februari 2025 – Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak PertambahanNilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025) yang mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025. Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan…
Jakarta, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak memperbarui pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak tidak sama pasca-implementasi Coretax DJP, sehubungan dengan banyaknya permintaan informasi mengenai pengkreditan pajak masukan tersebut. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (21/2/2025) pembaruan yang dimaksud diantaranya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU…
Jakata, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaruan informasi terkait penerbitan Faktur Pajak. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak dalam keterangan tertulis yang diterima bantenkita.com, Kamis (20/2/2025) menyebutkan sampai dengan tanggal 19 Februari 2025 pukul 04.00 WIB, wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk…
Jakarta, (BantenKita) 19 Februari 2025 – Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai bus tertentu dan memperpanjang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon…