Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wjiayanto dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Digital Koperasi Kementerian Koperasi Henra Saragi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka percepatan integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 18 Desember 2025 di Ruang Rapat Madya Lt.5 Gedung Marie Muhammad Kantor…
Jakarta, (BantenKita) – Hingga 31 Oktober 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp43,75 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp33,88 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,76 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,19 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan…
Jakarta, (BantenKita) – Hingga 30 September 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp42,53 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp32,94 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,71 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,1 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan…
Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto; Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana; serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan disaksikan…
Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, bersama Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penandatanganan dilakukan di Gedung Chakti KPDJP, Rabu (1/10/2025). PKS ini merupakan bagian dari pengembangan Coretax DJP yang mengintegrasikan data…
Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, bersama dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Cakti KPDJP, pada Kamis, 11 September2025. Latar…
Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pajak atas transaksi aset kripto, yakni PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK-50/2025), PMK Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar…
Ilustrasi Beberapa emas yang diperjualbelikan di pasar
Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan BimoWijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Cakti KPDJP, pada Selasa,…
Jakarta, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan pembaruan sistem informasi sehubungan dengan implementasi aplikasi administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP), sampai 20 April sebagai berikut, a. LoginProses login menunjukkan performa yang sangat stabil. Latensi rata-rata berada di bawah 0,1 detik (kurang dari 100 milidetik), dengan performa terbaik tercatat sebesar 0,084 detik (8,4 milidetik)…
Serang, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan semakin maraknya penipuan yang mengatasnamakan DJP. Modus tersebut merupakan sebuah konten yang menyerupai konten resmi DJP tetapi berisi tautan (link) palsu. Modus-modus penipuanlainnya, antara lain : a. instruksi untuk mengunduh (download) aplikasi M-Pajak atau Coretax DJP palsu;b. instruksi untuk membuka file .APK mengenai Surat Ketetapan Pajak;c. instruksi…
Jakarta, (BantenKita) – Hingga 28 Februari 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp33,73 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp26,18 triliun, pajak kripto sebesar Rp1,39 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp3,23 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas…