DJP

Jakarta, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak memperbarui pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak tidak sama pasca-implementasi Coretax DJP, sehubungan dengan banyaknya permintaan informasi mengenai pengkreditan pajak masukan tersebut. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (21/2/2025) pembaruan yang dimaksud diantaranya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU…

Jakata, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaruan informasi terkait penerbitan Faktur Pajak. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak dalam keterangan tertulis yang diterima bantenkita.com, Kamis (20/2/2025) menyebutkan sampai dengan tanggal 19 Februari 2025 pukul 04.00 WIB, wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk…

Jakarta, (BantenKita) 19 Februari 2025 – Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai bus tertentu dan memperpanjang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon…

Jakarta, (BantenKita) – Untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menerbitkan Faktur Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya mengandalkan aplikasi Coretax DJP, tetapi juga aplikasi e-Faktur Client Desktop dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (14/2/2025) menyatakan…

Jakarta, (BantenKita)- 14 November 2024 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. PMK Nomor 69 Tahun 2024 secara resmi diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Penerbitan PMK ini dilatarbelakangi…

Jakarta, (BantenKita) – Hingga 31 Oktober 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp29,97 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp942,88 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,71 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas…

Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai. PMK Nomor 78 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 11 Oktober dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024. Latar belakang diterbitkannya PMK ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Bea Meterai. Selain…

Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. PMK Nomor 79 Tahun 2024 secara resmi diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja…