Dirjen Pajak sebut 326 Wajib Pajak ikut Program Pengungkapan Sukarela

Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan sebanyak 326 Wajib Pajak (WP) telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai 3 Januari 2021 pukul 15.00 WIB. “Jadi targetnya sebanyak-banyak ya. Makanya kita mencoba memberikan kemudahan dengan saluran penyampaiannya kita lakukan secara online,” kata Suryo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Senin. PPS telah dimulai…

Penerimaan Pajak 2021 Lebihi Target

Jakarta, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat neto penerimaan pajak sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 telah melebih target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. “Sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun…

KPP Pratama Tigaraksa berikan Apresiasi kepada Wajib Pajak

Tangerang, (BantenKita) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa memberikan apresiasi kepada wajib pajak dengan mengadakan Tax Gathering di Ballroom The Spring Club Serpong, Selasa (2/11/2021) Tax Gathering dipandu langsung oleh Kepala KPP Pratama Tigaraksa Henny Setyawati dan dihadiri oleh Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa, Kepala Kantor Wilayah DJP Banten Dionysius Lucas…

Gelorakan Semangat Sumpah Pemuda, KPP Cilegon Gelar TGTC di Universitas Al-Khairiyah

Cilegon, (BantenKita) – Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon melaksanakan Tax Goes to Campus (TGTC). TGTC adalah program edukasi DJP dalam rangka mengenalkan pajak ke mahasiswa. Kali ini TGTC dilaksanakan di Universitas Al-Khairiyah. Selain dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, TGTC juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari…

Nunggak Pajak Rp1,6 Miliar, KPP Pratama Tangerang Timur Sita Aset WP

Tangerang, (BantenKita) – Menunggak pajak mencapai hingga Rp1,6 miliar dan belum juga melunasinya, maka petugas KPP Pratama Tangerang Timur berhasil melaksanakan proses sita asset Wajib Pajak (WP). Sita asset terpaksa dilakukan oleh penegakan hukum perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Banten, karena sampai batas waktunya belum juga berniat melunasi hutungnya sebesar Rp1.589.673.064,- (satu miliar lima ratuis…

Dirjen Pajak: Program Pengungkapan Sukarela berbeda dengan Tax Amnesty

Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menegaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan tax amnesty. Menurut Suryo, dalam tax amnesty pada 2016, pemerintah belum memiliki data dan informasi terkait WP yang belum patuh membayar pajak. “Jadi ada program yang…

UU HPP Mengubah Ketentuan Sanksi Administrasi dan Kuasa Wajib Pajak

Jakarta, (BantenKita) – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah ketentuan sanksi administrasi dan kuasa wajib pajak. “Sanksi administratif berupa kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan diturunkan,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu. Menurutnya,…

Wamenkeu: Tujuan Utama PPS Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Jakarta, (BantenKita) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan tujuan utama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP). “Saya ingin menekankan ini, sekali lagi, target dari Program Pengungkapan Sukarela adalah pengungkapan sukarela wajib pajak kita,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam acara International Tax Conference…

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Untuk Indonesia Maju

Jakarta, (BantenKita) – Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU) memiliki enam kelompok pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai. Selain itu, RUU HPP juga menyangkut tiga hal utama yaitu asas dari peraturan perpajakan, tujuan, muatan isi dan pemberlakuan….

DJP: Meterai Elektronik Dapat Dibubuhkan Lewat Portal e-Meterai

Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa pembubuhan meterai elektronik dapat dilakukan melalui portal e-Meterai pada tautan https://pos.e-meterai.co.id, dengan terlebih dahulu membuat akun. “Dalam hal terjadi kegagalan pada sistem meterai elektronik, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP),” terang Suryo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat,…