Jakarta, (BantenKita) – Setelah sukses menggelar sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di tiga kota, yaitu Bali, Jakarta, dan Bandung, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melanjutkan gelaran roadshow sosialisasi UU HPP di kota Surabaya. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jawa Timur, Wakil Menteri Keuangan…
Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp5 miliar. Penyesuaian batasan tersebut ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Sebagaimana diketahui,…
Jakarta, (BantenKita) – Pemerintah memperpanjang waktu pemberian fasilitas insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan sampai dengan akhir Juni 2022. Perpanjangan insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalamRangka Penanganan Pandemi Corona Virus…
Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan sebanyak 326 Wajib Pajak (WP) telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai 3 Januari 2021 pukul 15.00 WIB. “Jadi targetnya sebanyak-banyak ya. Makanya kita mencoba memberikan kemudahan dengan saluran penyampaiannya kita lakukan secara online,” kata Suryo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Senin. PPS telah dimulai…
Jakarta, (BantenKita) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat neto penerimaan pajak sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 telah melebih target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. “Sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun…
Tangerang, (BantenKita) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa memberikan apresiasi kepada wajib pajak dengan mengadakan Tax Gathering di Ballroom The Spring Club Serpong, Selasa (2/11/2021) Tax Gathering dipandu langsung oleh Kepala KPP Pratama Tigaraksa Henny Setyawati dan dihadiri oleh Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa, Kepala Kantor Wilayah DJP Banten Dionysius Lucas…
Cilegon, (BantenKita) – Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon melaksanakan Tax Goes to Campus (TGTC). TGTC adalah program edukasi DJP dalam rangka mengenalkan pajak ke mahasiswa. Kali ini TGTC dilaksanakan di Universitas Al-Khairiyah. Selain dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, TGTC juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari…
Tangerang, (BantenKita) – Menunggak pajak mencapai hingga Rp1,6 miliar dan belum juga melunasinya, maka petugas KPP Pratama Tangerang Timur berhasil melaksanakan proses sita asset Wajib Pajak (WP). Sita asset terpaksa dilakukan oleh penegakan hukum perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Banten, karena sampai batas waktunya belum juga berniat melunasi hutungnya sebesar Rp1.589.673.064,- (satu miliar lima ratuis…
Jakarta, (BantenKita) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menegaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan tax amnesty. Menurut Suryo, dalam tax amnesty pada 2016, pemerintah belum memiliki data dan informasi terkait WP yang belum patuh membayar pajak. “Jadi ada program yang…
Jakarta, (BantenKita) – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah ketentuan sanksi administrasi dan kuasa wajib pajak. “Sanksi administratif berupa kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan diturunkan,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu. Menurutnya,…
Jakarta, (BantenKita) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan tujuan utama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP). “Saya ingin menekankan ini, sekali lagi, target dari Program Pengungkapan Sukarela adalah pengungkapan sukarela wajib pajak kita,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam acara International Tax Conference…
Jakarta, (BantenKita) – Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU) memiliki enam kelompok pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai. Selain itu, RUU HPP juga menyangkut tiga hal utama yaitu asas dari peraturan perpajakan, tujuan, muatan isi dan pemberlakuan….