Pemprov Banten

Serang, (BantenKita) – Pemerintah Provinsi Banten mendukung pengembangan bisnis maritim di Selat Sunda. Dukungan itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Bisnis Maritim Selat Sunda di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (27/7/2022). “Rakor ini bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada Provinsi Banten….

Serang, (BantenKita) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya dan mengajak semua pihak untuk bersama meningkatkan integritas birokrasi. Memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi adalah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan…

Serang, (BantenKita) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan terus mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam setiap pembelanjaan yang terdapat pada layanan e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengoptimalan penggunaan produk dilakukan seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan…

Serang, (BantenKita) – Pemerintah Provinsi Banten mendorong digitalisasi pada koperasi, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menopang kinerja koperasi. Kebijakan 40% belanja APBD untuk belanja produk lokal melalui e-katalog dan marketplace turut mendorong digitalisasi koperasi. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Agus Setiawan yang mewakili Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam pembacaan sambutannya atas nama Menteri Koperasi…

Serang, (BantenKita) – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan kewenangan Menteri Perdagangan menjadi Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). Kewenangan ini berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2022 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dengan Nomor Kode Daerah 3.00 dan Kode Identitas Daerah BTN. Kewenangan menerbitkan SKA menjadi salah satu…